Pandangan Komisi XI soal Calon Deputi Gubernur BI

by mimin · January 23, 2026

Solikin M. Juhro Jalani Uji Kelayakan di DPR

Solikin M. Juhro telah menyelesaikan rangkaian uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Proses tersebut berlangsung di Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan nasional.

Uji kelayakan ini menjadi tahapan penting dalam menentukan kesiapan dan kapasitas calon pimpinan bank sentral, mengingat peran strategis Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam forum tersebut, Solikin memaparkan pandangan serta gagasannya terkait kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi kebijakan antara bank sentral dan pemerintah.

Penilaian Positif dari Ketua Komisi XI

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan penilaian positif terhadap presentasi yang disampaikan Solikin selama proses fit and proper test.

Menurut Misbakhun, pemaparan Solikin tidak hanya baik, tetapi dinilai sangat baik dari sisi substansi maupun kedalaman analisis.

“Presentasi ini menjadi hal satu. Presentasi ini tadi Pak Solikin menurut saya sangat bagus. Tidak hanya cukup bagus tapi sangat bagus,” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Penilaian tersebut menunjukkan apresiasi Komisi XI terhadap kesiapan Solikin dalam menjalani tugas sebagai pejabat tinggi di Bank Indonesia.

Pemahaman Mendalam soal Kebijakan Moneter

Misbakhun menilai Solikin mampu menjelaskan kebijakan moneter secara teknis dan terstruktur.

Menurutnya, Solikin tidak hanya menyampaikan konsep secara teoritis, tetapi juga menjelaskan implementasi kebijakan moneter dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global.

Solikin dinilai mampu menguraikan bagaimana bauran kebijakan moneter dapat dirancang agar selaras dengan kondisi ekonomi domestik yang terus berkembang.

Koneksi Kebijakan Moneter dan Fiskal

Salah satu poin yang mendapat perhatian Komisi XI adalah kemampuan Solikin dalam mengaitkan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal pemerintah.

Dalam presentasinya, Solikin menjelaskan pentingnya koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah agar kebijakan ekonomi berjalan efektif.

Misbakhun menyebut, Solikin mampu menggambarkan secara detail bagaimana ruang kebijakan moneter dapat terhubung dengan program-program pemerintah yang berada dalam ranah fiskal.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pengalaman Panjang di Dunia Perbankan

Komisi XI menilai paparan Solikin mencerminkan pengalaman panjangnya di dunia perbankan dan kebijakan ekonomi.

Jawaban-jawaban yang disampaikan dinilai tidak bersifat normatif, melainkan berbasis pengalaman serta pemahaman mendalam terhadap peran bank sentral.

Misbakhun menilai rekam jejak tersebut menjadi nilai tambah yang signifikan bagi Solikin sebagai calon Deputi Gubernur BI.

Kapasitas Teknis Jadi Sorotan

Dalam proses uji kelayakan, aspek kapasitas teknis menjadi salah satu fokus utama Komisi XI.

Solikin dinilai mampu menjelaskan berbagai instrumen kebijakan moneter, mulai dari pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, hingga peran BI dalam menjaga sistem pembayaran.

Kemampuan tersebut dianggap penting mengingat tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Tantangan Bank Sentral ke Depan

Komisi XI juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi Bank Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, hingga perubahan arah kebijakan moneter global menjadi faktor yang harus diantisipasi secara matang.

Dalam konteks ini, calon pimpinan BI diharapkan memiliki pemahaman kuat serta kemampuan analisis yang komprehensif.

Peran BI dalam Mendukung Program Pemerintah

Dalam presentasinya, Solikin juga membahas peran bank sentral dalam mendukung program pemerintah tanpa mengabaikan independensi Bank Indonesia.

Menurut Komisi XI, pendekatan tersebut penting agar BI tetap menjalankan mandat utamanya menjaga stabilitas moneter, sekaligus berkontribusi terhadap agenda pembangunan nasional.

Pendekatan yang seimbang antara independensi dan koordinasi menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas bank sentral.

Stabilitas Ekonomi sebagai Prioritas

Misbakhun menegaskan bahwa stabilitas ekonomi merupakan tujuan utama kebijakan moneter.

Oleh karena itu, Deputi Gubernur BI harus memiliki pemahaman mendalam terkait mekanisme stabilitas harga, nilai tukar, dan sistem keuangan.

Dalam konteks tersebut, Komisi XI menilai Solikin memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan peran tersebut.

Proses Penilaian Komisi XI

Fit and proper test dilakukan sebagai bentuk pengawasan parlemen terhadap jabatan strategis negara.

Komisi XI menilai tidak hanya aspek akademik, tetapi juga integritas, pengalaman, serta kemampuan komunikasi calon pejabat.

Proses ini bertujuan memastikan bahwa calon Deputi Gubernur BI memiliki kompetensi dan visi yang sejalan dengan kepentingan nasional.

Dinamika Ekonomi Nasional dan Global

Dalam uji kelayakan, Komisi XI juga menggali pandangan Solikin terhadap kondisi ekonomi global.

Ketidakpastian geopolitik, pergerakan suku bunga global, serta tekanan eksternal menjadi faktor yang harus diantisipasi bank sentral.

Solikin dinilai mampu memberikan pandangan yang komprehensif terkait langkah antisipatif BI dalam menghadapi situasi tersebut.

Harapan DPR terhadap Calon Deputi Gubernur BI

Komisi XI berharap Deputi Gubernur BI yang terpilih nantinya dapat memperkuat kredibilitas institusi bank sentral.

Selain menjaga stabilitas moneter, BI juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas lembaga demi menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Harapan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab besar pejabat bank sentral ke depan.

Penutup

Penilaian positif Komisi XI DPR terhadap Solikin M. Juhro menunjukkan kepercayaan terhadap kapasitas dan pengalaman yang dimilikinya.

Presentasi yang dinilai sangat baik serta pemahaman mendalam mengenai kebijakan moneter dan sinergi fiskal menjadi poin utama apresiasi parlemen.

Keputusan akhir nantinya akan ditetapkan melalui mekanisme DPR sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses ini menjadi bagian penting dalam memastikan kepemimpinan Bank Indonesia tetap kuat, kredibel, dan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Cek Juga Artikel Dari Platform : indosiar