PDIP Tolak Pilkada DPRD, Peringatkan Amarah Publik

by mimin · December 31, 2025

kabarsantai.web.id Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Gagasan ini memunculkan pro dan kontra karena menyentuh langsung salah satu aspek paling fundamental dalam demokrasi, yakni hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

Sejumlah pihak menilai mekanisme melalui DPRD dapat menekan biaya politik dan mengurangi konflik horizontal. Namun di sisi lain, kritik keras muncul karena cara tersebut dianggap sebagai kemunduran demokrasi dan berpotensi menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan politik.

Sikap Tegas PDI Perjuangan Menolak Wacana

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara tegas menyatakan penolakan terhadap gagasan tersebut. Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang reformasi yang tidak seharusnya ditarik kembali.

Menurut PDIP, pemilihan langsung memberi ruang partisipasi politik yang luas bagi masyarakat. Rakyat tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi penentu arah kepemimpinan di daerah masing-masing. Mengubah mekanisme tersebut dinilai berisiko merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Hak Demokrasi Dinilai Tidak Boleh Ditarik Kembali

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa hak memilih kepala daerah adalah hak demokratis yang telah diberikan kepada rakyat dan tidak seharusnya dicabut kembali. Menurutnya, pengambilan hak tersebut dapat menimbulkan reaksi keras dari masyarakat.

Ia menilai bahwa rakyat akan merasa hak politiknya dirampas apabila pemilihan kepala daerah diserahkan sepenuhnya kepada elite politik di DPRD. Kondisi ini dikhawatirkan memicu kemarahan publik karena rakyat merasa dipinggirkan dari proses politik yang menyangkut masa depan daerah mereka.

Kekhawatiran Dominasi Elite Politik

Salah satu kritik utama terhadap pilkada melalui DPRD adalah potensi dominasi elite politik. Mekanisme tidak langsung dinilai membuka ruang transaksi politik yang lebih tertutup dan sulit diawasi publik. Proses pemilihan berisiko bergeser dari kehendak rakyat menjadi kepentingan segelintir elite.

PDIP menilai bahwa demokrasi seharusnya bergerak ke arah keterbukaan, bukan sebaliknya. Ketika keputusan penting seperti pemilihan kepala daerah dipusatkan di tangan DPRD, maka jarak antara rakyat dan penguasa semakin melebar.

Pilkada Langsung sebagai Produk Reformasi

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu capaian penting pascareformasi. Sistem ini lahir dari tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar memiliki legitimasi rakyat, bukan sekadar hasil kompromi politik di ruang tertutup.

PDIP mengingatkan bahwa pilkada langsung memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengevaluasi dan mengganti pemimpin daerah secara demokratis. Mekanisme ini juga menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat agar lebih sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Argumen Efisiensi Dinilai Tidak Cukup Kuat

Pendukung pilkada melalui DPRD sering mengangkat alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik. Namun bagi PDIP, argumen tersebut tidak cukup kuat untuk mengorbankan prinsip demokrasi. Menurut mereka, demokrasi memang memiliki biaya, tetapi biaya tersebut sebanding dengan manfaat jangka panjang berupa legitimasi dan stabilitas sosial.

Partisipasi rakyat secara langsung justru dinilai dapat memperkuat ikatan antara pemimpin dan masyarakat. Kepala daerah yang dipilih langsung cenderung memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar kepada pemilihnya.

Potensi Reaksi Publik dan Dampak Politik

PDIP memperingatkan bahwa perubahan mekanisme pilkada berpotensi memicu kegelisahan sosial. Rakyat yang merasa haknya diambil bisa mengekspresikan kemarahan melalui berbagai cara, mulai dari kritik terbuka hingga penurunan kepercayaan terhadap institusi politik.

Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada stabilitas demokrasi. Ketika rakyat merasa tidak lagi dilibatkan, apatisme politik bisa meningkat dan kualitas demokrasi justru menurun.

Seruan Menjaga Demokrasi Substantif

PDIP menegaskan pentingnya menjaga demokrasi tidak hanya secara prosedural, tetapi juga substantif. Demokrasi substantif menempatkan rakyat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan. Setiap perubahan sistem politik seharusnya mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat luas.

Menurut partai tersebut, dialog publik yang terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat menjadi kunci sebelum mengambil keputusan strategis terkait sistem pemilihan kepala daerah.

Penutup: Pilkada dan Masa Depan Demokrasi Daerah

Penolakan PDIP terhadap pilkada melalui DPRD mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang arah demokrasi di Indonesia. Pilkada bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan simbol kedaulatan rakyat di tingkat daerah.

Ke depan, perdebatan mengenai sistem pemilihan kepala daerah dipastikan akan terus bergulir. Namun satu hal yang ditekankan PDIP adalah bahwa hak demokrasi yang telah dimiliki rakyat seharusnya diperkuat, bukan dikurangi, demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas demokrasi nasional.