Tito Targetkan Pemulihan Pascabencana Aceh Sebelum Ramadan

Rapat Koordinasi Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh

Upaya percepatan pemulihan pascabencana di Aceh terus digenjot pemerintah pusat bersama DPR RI. Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Banda Aceh pada Sabtu, 10 Januari 2026.

Rapat koordinasi tersebut difokuskan pada evaluasi progres pemulihan pascabanjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Pemerintah menilai perlunya langkah cepat dan terukur agar dampak bencana tidak berlarut dan mengganggu aktivitas sosial serta ekonomi masyarakat.

Tiga Kategori Tingkat Pemulihan Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi wilayah terdampak ke dalam tiga kategori utama. Pertama, daerah yang telah pulih sepenuhnya. Kedua, wilayah yang berada pada tahap setengah pulih. Ketiga, daerah yang dinilai belum pulih secara signifikan.

Beberapa kabupaten yang masih masuk kategori belum pulih sepenuhnya antara lain Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur. Wilayah-wilayah tersebut masih menghadapi berbagai kendala pascabencana.

Indikator Penilaian Pemulihan

Penilaian tingkat pemulihan daerah dilakukan berdasarkan sejumlah indikator krusial. Indikator tersebut mencakup berfungsinya pemerintahan daerah, pulihnya layanan publik seperti fasilitas kesehatan dan sekolah, serta keterbukaan akses transportasi darat mulai dari jalan nasional hingga jalan desa.

Selain itu, aspek ekonomi dan sosial masyarakat juga menjadi perhatian utama. Banyak warga terdampak bencana masih mengalami gangguan mata pencaharian, keterbatasan akses distribusi barang, serta belum pulihnya aktivitas ekonomi lokal.

Akses Jalan Masih Jadi Kendala Utama

Dalam rapat tersebut, Tito Karnavian menyoroti masih banyaknya akses jalan yang terputus akibat longsor dan banjir bandang. Kondisi ini menghambat distribusi logistik, bantuan kemanusiaan, serta proses rekonstruksi infrastruktur.

Kerusakan jalan dinilai menjadi salah satu faktor utama lambatnya pemulihan di sejumlah kabupaten. Oleh karena itu, percepatan pembukaan akses jalan menjadi prioritas agar roda pemerintahan dan ekonomi bisa kembali bergerak.

Usulan Penambahan Personel TNI dan Polri

Melihat besarnya kebutuhan di lapangan, Mendagri mengusulkan penambahan personel Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia hingga mencapai 10.000 personel.

Personel tambahan tersebut diharapkan dapat diterjunkan langsung ke lokasi-lokasi terdampak untuk membantu percepatan rekonstruksi fisik, pembersihan material longsor, serta pemulihan infrastruktur dasar.

“Saya sampaikan kepada Pak Kapolri, bisa tidak kira-kira ditambah 5.000 lagi. Kemarin beliau sudah menambah 1.000 sebelum Nataru, alasannya karena semua kekuatan sedang fokus di Natal dan Tahun Baru. Sekarang Nataru sudah selesai,” ujar Tito.

Dukungan TNI untuk Rekonstruksi Fisik

Selain Polri, Tito juga menyampaikan permohonan kepada pihak TNI untuk menambah sekitar 5.000 personel. Keterlibatan TNI dinilai krusial dalam pekerjaan fisik berskala besar, seperti pembangunan kembali jembatan, perbaikan jalan, serta rehabilitasi fasilitas publik.

Pengalaman TNI dalam penanganan bencana dinilai mampu mempercepat proses pemulihan, terutama di daerah-daerah dengan medan sulit dan akses terbatas.

Kejar Target Sebelum Ramadan

Mendagri menekankan pentingnya memanfaatkan time window, yakni periode waktu setelah libur Natal dan Tahun Baru hingga sebelum masuk bulan suci Ramadan. Menurutnya, pekerjaan fisik akan jauh lebih berat jika dilakukan saat Ramadan, baik bagi masyarakat maupun petugas di lapangan.

“Sebelum Ramadan, kalau Ramadan capek nanti kerja fisik ini. Jadi harus dikejar di periode waktu ini. Setelah Nataru selesai dan sebelum Ramadan masuk, kita genjot,” tegas Tito.

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan utama pemulihan secepat mungkin agar masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan kondisi yang lebih baik.

Dampak Sosial dan Kemanusiaan Jadi Perhatian

Selain infrastruktur, pemerintah juga menaruh perhatian pada dampak sosial dan kemanusiaan pascabencana. Banyak warga yang masih tinggal di hunian sementara dan membutuhkan kepastian terkait tempat tinggal, pendidikan anak, serta akses layanan kesehatan.

Pemulihan yang cepat dan menyeluruh diharapkan dapat mengurangi beban psikologis masyarakat terdampak, sekaligus mencegah munculnya masalah sosial baru akibat bencana berkepanjangan.

Sinergi Pusat dan Daerah

Rapat koordinasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, serta aparat TNI-Polri dalam menangani bencana. Tanpa koordinasi yang solid, target pemulihan sebelum Ramadan dinilai sulit tercapai.

Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memantau progres di lapangan dan memastikan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dapat dimobilisasi secara optimal.

Penutup

Target pemulihan pascabencana Aceh sebelum Ramadan menjadi fokus utama pemerintah. Dengan pemetaan wilayah terdampak, penambahan personel TNI dan Polri, serta pemanfaatan waktu sebelum bulan puasa, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Keberhasilan langkah ini diharapkan tidak hanya memulihkan infrastruktur fisik, tetapi juga mengembalikan kepercayaan dan ketahanan sosial masyarakat Aceh pascabencana.

Baca Juga : Jonatan Christie Terhenti di Semifinal Malaysia Terbuka

Cek Juga Artikel Dari Platform : infowarkop